![]() |
| ARPM FILE |
Aliansi Rakyat Peduli Madina menganalisis, dalam APBD Tahun 2015, dari Rp10,6 miliar anggaran yang diperoleh RSUD Panyabungan, Rp750 juta untuk konsultasi DED, Rp200 juta untuk konsultasi ukl/pul, dan jasa konsultasi lainnya Rp90 juta.
Pihak RSUD Panyabungan masih menyembunyikan rencana anggaran Tahun 2016. Tetapi, kalau ternyata dalam tahun ini, biaya konsultasi terus membengkak, uang rakyat lewat APBD Kabupaten Madina bakal sia-sia lagi. Hasil pengecekan Aliansi Rakyat Peduli Madina ke berbagai kementerian di Jakarta, terutama Kementerian Kesehatan, belum ada permintaan rencana pembangunan rumah sakit yang baru dari Pemkab Madina.
Pada Tahun 2013, rencana pembangunan RSUD Panyabungan jugalah yang menyeret Bupati Mandailing Natal ke penjara. Hidayat Batubara memaksa fee 7 persen kepada rekanan jika ingin menjadi kontraktor projek Rumah Sakit Umum Daerah yang bernilai Rp32,4 miliar. Rencana sumber dana Bantuan Daerah Bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bangunan RSUD Panyabungan, memang, sudah tergolong kuno, sebagai rumah sakit milik pemerintah kabupaten, di Indonesia. Terkesan seperti bangunan puskesmas pada saat ini, bangunan RSUD Panyabungan didirikan pada zaman Belanda pada akhir abad 17, di atas lahan 6.600 meter dan bangunan hampir 3.500 meter.
Dulu, RS Panyabungan menjadi rumah sakit rujukan di Tapanuli dan Pasaman. Dari sini jugalah, minimal, dua nama tokoh kedokteran di Indonesia berasal. Yang pertama dr. Radja Dorie Loebis (1807-1907). Putra Angin Barat, Mandailing, ini dipilih Belanda memimpin RS Zending
Panyabungan karena keahliannya memberantas kolera. Lainnya Achmad Mochtar (1892-1945). Ia memulai kariernya dari RS Panyabungan bersama W.A.P Schüffner, peneliti malaria asal Belanda. Profesor inilah, kemudian, menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin Eijkman, sebuah lembaga penelitian biologi di Jakarta. Pada zaman Jepang, ia dieksekusi mati dengan tuduhan yang tak pernah terbukti, pencemaran vaksin tetanus. Jenazahnya baru ditemukan pada Tahun 2010 di Ereveld, Ancol.
Saat ini prestasi RSUD Panyabungan, tampaknya, tidak lebih dari pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Menurut laporan Findthebest, portal rumah sakit di Indonesia, rata-rata hanya 5 lima orang yang rawat inap di RS ini dalam setahun. Rawat jalan 26 orang/tahun, Instalasi Gawat Darurat (IGD) 5.576 orang/tahun. Jumlah pengunjung 5,607 orang/tahun. Rumah sakit dengan pengunjung paling sedikit, jika dibandingkan rata-rata jumlah pengunjung ke rumah sakit lain, dengan kelas yang sama, di Sumatera Utara (38,677 orang/tahun).
Dari rujukan, RSUD Panyabungan, kini lebih terkenal sebagai rumah sakit ahli rujuk. Tidak aneh jika rumah sakit ini doyan belanja ambulance. Pada tahun 2015, dari anggaran Rp10,6 miliar, RSUD Panyabungan, belanja ambulance dua unit, masing-masing berharga Rp518 juta dan Rp450 juta.
Namun (masih menurut laporan Findthebest), jumlah dokter di RSUD Panyabungan paling banyak dibanding rumah sakit lain sekelas di Sumatera Utara dan Sumatera. Jumlah dokter di sini 33 orang, 14 di antaranya spesialis. Rata-rata jumlah dokter di Sumatera Utara 28 orang dan di Sumatera 30 orang. Dari dokter yang cukup banyak itu, tidak ada spesialis bedah dan gigi.
Hampir sama dengan rumah sakit lain yang sekelas di Sumatera Utara dan Sumatera, RS Panyabungan memiliki ruang inap 79 unit, 36 di antaranya kelas III. Bedanya dengan daerah lain, rumah sakit ini tidak berfasilitas VIP.
Penggunaan tempat tidur (Bed Occupancy Ratio) RSUD Panyabungan sangat rendah, hanya 62 persen, dari nilai ideal 85 persen. Turn Over Interval alias tempat tidur ditempati 1:4 hari dari ideal kisaran 1-3 hari. Keuntungannya, angka kematian (Gross Death Rate) dan Net Death Rate alias kematian 48 jam umumnya nihil karena kebanyakan pasien langsung dirujuk ke rumah sakit yang lain, umumnya ke Medan, Bukitinggi, Jakarta, atau Malaysia.
Pada akhirnya, biaya yang harus ditanggung rakyat untuk operasional RSUD Panyabungan menjadi paling tinggi pula di Sumatera. Jika rumah sakit ini memperoleh anggaran Rp10,6 miliar, sementara jumlah pengunjung hanya 5.607 orang per tahun, maka biaya yang harus ditanggung rakyat untuk setiap pengunjung adalah Rp1,9 juta per orang. Nilainya lebih membengkak jika ditambah dengan gaji dokter, perawat, dan pegawai.
Jakarta, 21 Februari 2016
Pengurus Pusat ARPM

Tidak ada komentar