 |
| BUKIT MALINTANG, MANDAILING NATAL |
ARPM (JAKARTA) - Pembangunan Bandara Bukit Malintang, tampaknya, baru sekedar wacana lagi pada tahun ini. Setelah mengecek ke sejumlah kementerian, terutama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, Pemkab Madina, ternyata, belum mengajukan anggaran. “Kabarnya baru surat selembar ke DPR, ” kata Ardian N, Jubir Aliansi Rakyat Peduli Madina, mengutip seorang petinggi Kementerian di bidang keuangan.
Aliansi Rakyat Peduli Madina berharap, tersendatnya pengajuan anggaran Bandara Bukit Malintang ke Pemerintah Pusat tidak berkaitan dengan dugaan mark up pembelian lahan Terminal Panyabungan pada Tahun 2013 dan 2014. Kepala Dinas Perhubungan, memang, mengetahui pengusulan sejak zaman Amru Daulay. Namun, Bupati saat ini, Dahlan Nasution, tidak perlu sampai menangguhkan proses pemeriksaannya. “Ini preseden buruk. Pemerintah Pusat bisa tidak percaya ke Pemkab Madina,” kata Ardian.
Apalagi jika surat permohonan Bupati tersebut didasari alasan bahwa Kepala Dinas sedang bertugas untuk pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang dan Pelabuhan Palimbungan. “Fakta sampai saat ini, belum ada pengajuan anggaran ke Pemerintah Pusat soal Bukit Malintang. Anggaran untuk Pelabuhan Palimbungan untuk Tahun 2016 juga masih nihil, “ kata Ardian.
Bagi Aliansi Rakyat Peduli Madina, dengan setujunya Kementerian Perhubungan melist Bukit Malintang sebagai bandara ke-9 di Sumatera Utara atau bandara ke-295 di Indonesia, Pemerintah Pusat bakal merespon proposal dari Pemkab Mandailing Natal karena telah ditunjuk sebagai UPT Bandara Bukit Malintang.
Aliansi Rakyat Peduli Madina menghitung, Pada Tahun 2016, Kementerian Perhubungan mengucurkan anggaran sedikitnya Rp5 Triliun untuk pembangunan dan maintenance bandar udara di seluruh Indonesia.
Bertahap tapi pasti, Bandara Silampari memperoleh anggaran Rp122 miliar pada tahun ini untuk pembangunan terminal dan pelebaran landas pacu dari 30 M menjadi 45 M. Bandara Binaka, Nias, juga kembali memperoleh anggaran Rp53 miliar untuk perpanjangan landas pacu dari 1800 M x 30 M menjadi 2000 M x 30 M.
“Pemkab Madina seharusnya mencontoh daerah lain. Muarabungo pada Tahun 2016 kembali memperoleh anggaran Rp126 miliar. Dapat anggaran seratus miliar setahun, lima tahun selesai juga,” kata Ardian.
Aliansi Rakyat Peduli Madina melihat Pemkab Madina, sejak awal, tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Bandara Bukit Malintang. Ketika bupati masih dijabat Amru Daulay pada Tahun 2012, Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah menyetujui, tetapi Pemkab Madina tidak dapat membuktikan kepemilikan lahan.
Saat ini, dari sekitar 100 hektare lahan yang direncanakan, Pemkab Madina baru menyediakan 15,6 hektare, itupun hibah dari Pemprov Sumatera Utara. “Nias berhasil membangun dua bandara karena persoalan lahan tidak lagi menjadi persoalan Pemerintahan Pusat,” kata Ardian.
Aliansi Rakyat Peduli Madina, kini, malah bertanya-tanya soal sudah berapa APBD Mandailing Natal habis untuk memperjuangkan Bandara Bukit Malintang sejak Tahun 2012. Dalam APBD 2015, uang rakyat yang sudah dibelanjakan untuk survei dan inventarisasi kepemilikan lahan lokasi Bandar Udara Rp350 juta. Belum termasuk biaya konsultansi ke luar daerah Rp439 juta dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp113 juta.
Hingga pertengahan Februari ini, Pemkab Madina belum seluruhnya mengupdate LPSE-nya untuk Tahun 2016. Namun, jika melihat untuk pembuatan DED (Detail Engineering Design) Terminal Panyabungan menghabiskan anggaran Rp440 juta pada APBD Tahun 2015, maka biaya perencanaan Bandara Bukit Malintang bisa berkali-kali lipat.
Lagi pula, hingga pertengahan Februari, Aliansi Rakyat Peduli Madina belum melihat satu kementerian pun (termasuk Pemprov Sumatera Utara), yang menganggarkan pembangunan Terminal Panyabungan. “Kecuali, kalau semuanya bakal ditanggung APBD, “ kata Ardian.
Jakarta, 15 Februari 2016
Pengurus Pusat ARPM
Tidak ada komentar