 |
| ARPM ILUSTRASI |
ARPM (JAKARTA) - Kementerian Perhubungan, ternyata, belum menargetkan penyelesaian Pelabuhan Palimbungan, Batahan, dalam waktu segera. “Yang bakal diresmikan di Sumatera Utara justru Pelabuhan Barus, Tanjung Tiram, dan Sirombu,” kata Ardian, Jubir ARPM.
Hasil konfirmasi beberapa pengurus Aliansi Rakyat Peduli Madina dengan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, Pemerintah menggelotorkan anggaran Rp4,26 Triliun untuk mempercepat pembangunan 91 pelabuhan di Indonesia: 11 di wilayah Barat dan 80 di wilayah Timur.
Selain tiga di Sumatera Utara (Barus, Tanjung Tiram, dan Sirombu), yang segera diresmikan adalah Pelabuhan Singkil dan Calang di Aceh, Tua Pejat di Sumatera Barat, Sadai di Bangka Belitung, Panarukan dan Sapeken di Jawa Timur. Sukadana di Kalimantan Barat dan Kuala Jedai di Kalimantan Tengah.
Seperti halnya master plane untuk Palimbungan, umumnya pelabuhan yang segera diresmikan bisa disinggahi kapal berukuran 1.000 DWT. Beberapa pelabuhan, seperti Bau-Bau, bahkan dapat disinggahi kapal 15.000 GT.
Kenapa Palimbungan tidak masuk dalam daftar? “Ini yang harus menjadi bahan koreksi para petinggi di Mandailing Natal,” kata Ardian. Pelabuhan di Batahan itu sudah dirancang sejak Tahun 2011, sementara umumnya pelabuhan yang hendak diresmikan dirancang setelah Tahun 2013.
Hingga 1 April 2016, anggaran lanjutan pembangunan Palimbungan masih dalam RUP sebesar Rp38 miliar. Belum ada pengumuman tender di LPSE Kementerian Perhubungan.
Selain merencanakan untuk Palimbungan, Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp130 miliar untuk Belawan, Sibolga Rp40 miliar, Rp24 miliar Labuhan Angin, Barus (finishing dan pengawasan) Rp5,3 miliar.
Anggaran Kementerian Perhubungan terbesar untuk Sumatera Utara pada tahun ini adalah pembangunan rel kereta api, yang bakal menghabiskan anggaran Rp654 miliar. Pekerjaan tersebut menyempurnakan jalur Aceh – Medan, termasuk Kualanamu dan perencanaan jalur kereta api Medan – Riau.
Nias terus berhasil mengembangkan bandaranya di Binaka, terutama untuk menambah landas pacu dari 1.800 m menjadi 2.000 x 30 meter. Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp83 miliar lagi pada Tahun 2016 untuk calon provinsi baru ini, termasuk Rp17 miliar untuk subsidi pesawat perintis.
Pada Tahun ini, Kementerian Perhubungan mulai memperhatikan Aek Godang. Dalam RUP dan LPSE Tahun 2016, bandara di Tapanuli Selatan itu memperoleh anggaran Rp9,2 miliar, termasuk untuk merencanakan perpanjangan landasan.
Sampai saat ini Bandara Malintang masih tercatat dalam list sebagai bandara kesembilan di Sumatera Utara. Namun, pengembangan terus menerus di Nias dan Aek Godang dapat menggambarkan kepercayaan Pusat menurun terhadap Pemkab Madina.
“Anehnya di Madina, isunya malah dilebarkan pada soal persaingan dengan Padanglawas,” kata Ardian.
Aliansi Rakyat Peduli Madina melihat ada “something wrong” tentang penundaan Pemerintah Pusat atas beberapa proyek vital di Mandailing Natal, termasuk soal Pelabuhan Palimbungan, yang seharusnya masuk dalam paket peresmian.
Sejak Tahun 2013, Kementerian Perhubungan sudah mengalokasikan Rp140 miliar untuk Palimbungan. Rp38 miliar untuk Tahun 2016, Rp99 miliar dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015, dan Rp3,2 miliar untuk rehabilitasi Pelabuhan Sikara-kara.
Penahanan Kepala Dinas Perhubungan Madina juga menimbulkan pertanyaan lain soal perencanaan di bidang perhubungan pada Tahun 2016. Hingga 1 April, Dinas Perhubungan belum menginput Rencana Umum Pengadaannya, padahal musim tender proyek Pemerintah sudah saatnya berakhir.
Biaya perencanaan yang selama ini sudah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan juga menjadi kerikil tajam untuk melanjutkan pekerjaan terminal dan bandara. Apalagi dalam APBD Tahun 2015 saja, biaya yang dikeluarkan cukup besar, Rp3,15 miliar.
“Para petinggi Mandailing Natal harus segera membuat strategi dan terobosan baru. Jangan sampai menimbulkan image, perencanaan sejumlah mega proyek hanya untuk menghamburkan biaya perencanaan saja,” kata Ardian.
Jakarta, 7 April 2016
Pengurus Pusat ARPM
Tidak ada komentar