Menhub Setujui Pelabuhan Palimbungan

PELABUHAN PALIMBUNGAN DI BATAHAN, MANDAILING NATAL

ARPM (JAKARTA) - Pemerintah Pusat, lewat Menteri Perhubungan, akhirnya menyetujui pengembangan Pelabuhan Sikara-kara di Palimbungan Ketek, Batahan, pada bulan ini. “Keputusannya ditandatangani akhir Desember lalu, tetapi baru diedarkan pada bulan Januari ini, “ kata Ardi N, Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Madina di Jakarta, yang bertandang ke Kantor Kemenhub bersama pengurus lainnya pada Rabu, 27 Januari 2016.

(Ardi N meminta maaf atas release Aliansi Rakyat Peduli Madina sebelumnya, yang diekspos sebelum hasil rapat dan persetujuan seluruh pengurus. Release itu kini dicabut karena salah membaca resume yang diperoleh dari Dephub)

Dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi Dephub, Aliansi Rakyat Peduli Madina memperoleh informasi bahwa Pemerintah tetap mempertahankan Sikara-kara, yang dibangun pada Tahun 1982. Namun, pelabuhan ini tidak lagi diproyeksikan sebagai “pelabuhan laut”.

Kedalaman Sikara-kara kini tinggal 1,8 meter akibat perubahan gelombang dari Barat Daya. Struktur fondasi dan lantai dermaga berantakan akibat dihantam gelombang tsunami pada Tahun 2004. Agar tidak terlalu dangkal dan tidak menjadi hutan, Dephub tetap menguncurkan anggaran Rp694 juta pada tahun ini. Bahkan kabarnya, didampingi juga oleh project lain yang bernilai Rp394 juta. Yang ini baru masuk daftar lelang pada tanggal 20 Januari.

Keputusan merelokasi Sikara-kara adalah atas hasil survei Ditjen Perhubungan Laut pada Tahun 2012 dan Tahun 2013. Palimbungan Ketek berada di Batahan. Pelabuhan ini dilindungi Pulau Tamang. Kedalaman laut mencapai 8 meter, bahkan 9 meter pada malam hari. Pasang surut air maksimal 1,8 meter.

Dalam surat keputusan yang disalin oleh Kepala Biro Hukum dan KLSN, Sri Lestari Rahayu itu, Pelabuhan Palimbungan akan dibangun pada areal 3.67 hektare untuk pelabuhan, 38,37 hektare untuk perairan. Dephub merancangnya pada tiga tahap. Jangka pendek sampai dengan Tahun 2018, jangka menengah sampai dengan Tahun 2023, dan jangka panjang sampai dengan Tahun 2033.

Meskipun belum resmi diakui sebagai pelabuhan, dari Tahun 2013 hingga 2015, Dephub sudah mengucurkan sejumlah pekerjaan  bernilai lebih dari Rp100 miliar di Palimbungan.

Pemerintah Kabupaten Madina bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan ke lokasi pelabuhan, sepanjang 8 sampai 12 km. Pada APBD Tahun 2015, Pemkab baru dapat menyediakan anggaran Rp13,5 miliar untuk pembangunan jembatan.

Pentingnya pengembangan pelabuhan di kawasan itu, minimal karena meledaknya produksi sawit dan hasil perkebunan . Jumlah areal sawit di sekitar Batahan dan Natal pada saat ini mencapai 110 ribu hectare, dengan produksi CPO 360 ribu ton per tahun.

Jika selesai, Palimbungan segera melayani 200 kapal minimal berukuran 1.000 DWT setiap tahun, yang mengangkut CPO ke Belawan dan Telukbayur. Belum lagi kapal pembawa pupuk dan komoditas pangan untuk daerah sekitar, termasuk Pulau Pini dan Nias Selatan. Pelabuhan ini akan dimasuki kapal niaga minimal satu dalam sehari.

Jakarta, 28 Januari 2016
Pengurus Pusat ARPM